Pemerintahan & Korupsi Berjama’ah

Bisimillah..

Sudah lama saya tidak posting artikel ori, kali ini, alhamdulillah, hasil semedi berhari-hari (lebay demam 1 suro, haha). Berfikir dicampur emosi yang meletup-letup, alhasil sebuah postingan paling kontroversial (menurut saya sih.. :D). Beberapa bulan lalu, saya baca postingan di blog ini PNS Sumber Masalah Negeri Ini. Awalnya, saya merasa gak masalah, selalu ada sisi baik dari setiap hal buruk yang kita lihat/alami, seperti postingan saya yang lalu mengenai beberapa hal baik dari negeri ini ditengah carut marut sistemnya (Oh Negeriku, Negeri Cintaku (Indonesia…)). Tapi kini, seperti menelan ludah sendiri, setelah apa yang saya alami, tidak dapat saya sangkal. Saya tumpahkan 85%-nya dalam postingan ini, yang mungkin akan menjadi postingan terpanjang yang pernah saya buat. Untuk lebih jelasnya, silahkan dibaca. Jangan lupa istighfar kalo membaca sesuatu yang membuat anda terkejut, dan baca bismillah dulu :D…

Hm, apa yang ada di benak anda ketika melihat/mendengar kata-kata “institusi pemerintahan/ PNS”?? Mungkin ada serangkaian pendapat miring, ada yang mencaci dan benci, ada yang merasa muak, ada yang memuji, ada yang mendukung, ada yang merespon positif dan sebagainya, tapi lebih banyak yang berpandangan negatif. Tidak salah memang, namun juga tidak selamanya benar.

Pertanyaan yang paling dasar yang sering berkecamuk di kepala masyarakat, termasuk saya sendiri, yaitu “Kenapa pemerintahan selalu identik dengan korupsi?”. Dari pengamatan saya (yang kebetulan sedang mengais rejeki di lingkungan institusi pemerintahan), ada beberapa hal yang menjadi penyebab insititusi pemerintahan menjadi sarang korupsi.

Di lingkungan pemerintahan, sebenarnya juga tidak terlalu buruk, pekerjaan sudah terstruktur dengan baik, job desc dan tanggung jawab masing-masing. Tapi, keanehan justru terjadi di sini, bukankah mereka digaji untuk melakukan pekerjaan yang memang sudah menjadi tanggung jawab dan job desc-nya?? Kenapa mereka masih “meminta paksa” untuk sesuatu yang seharusnya menjadi pekerjaan rutin mereka? Saya buat suatu analogi, seperti seorang tukang parkir resmi di suatu mall, bukankah membenahi kendaraan parkir pelanggan adalah sudah menjadi tanggung jawab & job desc mereka, karena perusahaan menggajinya untuk pekerjaan itu. Namun ketika seorang pelanggan meminta bantuan jasanya untuk parkir, dan dia masih meminta ceperan kepada pelanggan tersebut. Jika tidak diberi uang, maka sang tukang parkir itu tidak akan membantu, padahal si pelanggan sangat kesulitan dalam mengarahkan kendaraanya, mau tidak mau, pada akhirnya sang pelanggan pun harus merogoh kocek. Bukankah ini tidak etis?? Bukankah ini namanya pungli (pungutan liar)? Juga disebut pemerasan?? Itu adalah untuk skala kecil pada contoh tukang parkir (maaf, bukan maksud saya menyinggung profesi ini, ini cuman sebagai contoh saja).

Untuk skala besarnya, ya di institusi pemerintahan ini. Ini bukan mengada-ada, berangkat dari apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, apa yang saya dengar dari wawancara eksklusif, benar-benar membuat saya skeptis, miris, jengkel, kecewa dan emosi lainnya yang bercampur aduk. Baru 2 bulan saya bergaul intensif dengan mereka, karena saya juga lagi “nyambi” kerja di salah satu bagian “basah” pada salah satu institusi pemerintahan. Anggaran APBD yang digunakan untuk membayar pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan rekanan/pihak luar, mereka selalu meminta bagian. Bukan hanya satu bagian yang minta, tapi beberapa bagian, dan setiap bagian ada beberapa orang. Nah, coba anda cermati sendiri, kira-kira ada berapa orang yang terlibat? Bukankah melayani rekanan itu adalah sudah termasuk tugas dan tanggung jawab mereka, namun mengapa masi “minta lagi”?? Tak tanggung-tanggung, jumlah “potongan” yang mereka minta kisaran puluhan persen dari total jumlah pagu dana yang dianggarkan kepada rekanan. Itu baru satu rekanan, kenyataanya akan selalu ada banyak rekanan yang menjalin kerja sama dengan insititusi pemerintahan.

Jika anda yang jadi rekanan itu, apa yang anda pikirkan mengenai hal ini? “Kami yang bekerja, kami yang bersusah payah, kenapa mereka juga dapat bagian? Bukankah mereka sudah digaji untuk melakukan pekerjaan mereka (mengurusi syarat-syarat administratif)?”, begitulah menurut pikiran saya. Jika rekanan tidak menyetujui jumlah yang mereka “minta”, maka dana tidak akan dicairkan, padahal hasil pekerjaan sudah diserahkan terlebih dahulu. Serba salah, serba repot, makan hati, bikin jengkel.

Inilah yang membuat korupsi di negeri ini sangatlah subur. Peraturan malak-memalak dan pungli konon katanya sudah ada sejak jaman orde baru, yang kini menjadi adat istiadat tak terpisahkan dan selalu identik dengan baju coklat, di seluruh Indonesia Raya, merdekaaaa… haha… (setres mode on). Kenyataan memilukan dan memalukan ini membuat saya tak mampu berkutik di kantor, termenung di depan komputer, pikiran saya langsung blank alias syok dan melayang-layang gak karuan, jadinya bingung sendiri (haha.. lebay, terlalu didramatisir, tapi ini beneran loh..). Begitu ternyata, jadi, sekeras apapun kerja keras kita, semakin mahal kita dibayar, semakin tinggi “potongan pungli” yang dikenakan. Ternyata “pungli” gitu juga ada tarifnya, ada range dari nilai sekian hingga sekian terkena potongan sekian persen. Subhanallah, sadarkah mereka apa yang mereka lakukan??

Jadi jangan heran bila ada suatu tender bernilai besar (misal ratusan hingga miliaran rupiah), maka pejabat yang terlibat proyek tersebut bakalan bisa kaya mendadak. Dan coba tebak, semakin besar nilai suatu tender/proyek, akan semakin banyak pula nilai yang masuk ke kantong pribadi mereka. Jangan heran juga bila dana yang digunakan untuk membangun proyek tersebut hasilnya tidak memuaskan. Kenapa? Karena sebagian besar dananya masuk kantong pribadi para pejabatnya. Secara itung-itungan, adalah bagaimana rekanan bisa tetap mengerjakan proyek/tender tersebut dan tetap untung, sedangkan para pejabat juga bisa menikmati hasil yang tidak sedikit. Alhasil, jadilah proyek dengan kualitas abal-abal. Misalnya saja, yang paling umum dan mudah ditemui, pada proyek pembangunan jalan, kenapa jalan cepat rusak, walaupun baru dibangun/baru diaspal. Dari sini, ada bisa menilik jawabannya sendiri. Bayangkan hal seperti ini terjadi disetiap sudut pemerintahan, tidak perduli berapapun nominal proyeknya, harus selalu ada yang setor upeti ke kantong pejabat.

Praktek semacam ini sudah dinilai sangat lumrah di kalangan instansi pemerintahan, malahan hukumnya wajib, naudzubillah. Mereka berfikir, “ya kalau ingin urusan di sini lancar, harus mau bagi-bagi rejeki dengan mitra kerja”, masyaallah, satu lagi kalimat yang mengiris-iris hati saya. Bisa-bisanya mereka bicara begitu. Korupsi berjama’ah mereka anggap “bagi-bagi rejeki”, minta pungli mereka anggap “mitra kerja”. Sebegitu kerasnya hati mereka, hingga tdak lagi dapat membedakan mana yang halal dan haram, mana yang ma’ruf dan mungkar, semuanya menjadi sama, abu-abu kelabu.

Korupsi berjama’ah inipun dilakukan dengan sangat baik dan terorganisir dengan sangat baik pula. Bagaimana bisa ini dianggap korupsi, jika semua institusi pemerintahan, memakluminya sebagai “peraturan wajib” yang tidak tertulis. Siapapun dia, apapun posisi dan pangkatnya, di institusi pemerintahan manapun dia bekerja semuanya sudah sangat mengerti dan memakluminya. Jika sudah seperti itu, bagaimana bukti korupsi bisa ditemukan? Padahal ia layaknya udara yang selalu dihirup, tidak berwujud, tidak berasa dan tidak berwarna, seperti akan menangkap hantu. Memberantas koruspi, benar-benar memberantas, adalah hal yang sangat mustahil dapat dilakukan dengan atmosfir seperti ini. Tapi tak selamanya kebatilan ini akan tetap berlangsung, tidak ada yang mustahil di dunia ini, suatu saat nanti, Insyaallah, bumi Indonesia bisa benar-benar bersih dari korupsi (aaamiiinnn,, merdekaaaa…).

Sampai-sampai ada istilah “kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah?”, “kalau bisa dibuat mahal, kenapa harus dipermurah?”, yah itulah birokrasi. Bagaimana mungkin KPK (lembaga semacam anti korupsi lainnya) bisa menangkap, bahkan, apa yang saya jabarkan inipun juga tidak ada bukti otentiknya kok. Semuanya dilakukan dengan terorganisir sangat baik dan begitu rapi, karena memang sudah ada SOP-nya. Sudah ada aturan dan bagiannya sendiri-sendiri, mulai dari yang paling bawah, hingga yang paling atas, semuanya terlibat secara simultan.

Memang, dibalik kelakuan mereka yang seperti itu, pasti ada alasannya. Entah itu untuk keperluan menghidupi keluarga (kasih makan anak istri). Ataukah mereka tidak ada pilihan lain untuk berprofesi yang lebih baik, karena sudah terlanjur basah alias kepalang tanggung dan beranggapan tidak ada lagi yang bisa dikerjakan selain pekerjaan ini. Entah karena jabatan/status sosial, dimana masyarakat sekitarnya memandang baik dan bagus pekerjaan seorang PNS. Atau mungkin karena sudah terlena dan merasa nikmat dengan uang dari “lahan basah” begitu. Dan sebagainya, macam-macam alasan lainnya yang bisa membenarkan mereka dalam melakukan pekerjaan itu (PNS).

Maka janga heran, jika para pelaku korupsi (koruptor), selalu memiliki masalah dengan kehidupan pribadi mereka, entah itu gangguan kesehatan, gangguan pada keluarganya (orang tua, anak dan istri) dan sebagainya. Ini bukan mengada-ngada, anda bisa mencoba mengamatinya (khusus bagi orang-orang yang kenal dengan mereka), contohnya, para pejabat yang tersandung kasus korupsi besar, mereka pasti sakit duluan sebelum masuk ke ruang pengadilan. Belum lagi melihat tabiat anak-anak pejabat, hmm… Mungkin, nikmat mereka mulai dicabut satu per satu, mengingat apa yang mereka makan dan nikmati adalah hasil dari sesuatu yang tidak baik. Naudzubillah.

Kok bisa ya, mereka tidak bisa membedakan ma’ruf dan mungkar. Ada apa dengan hati mereka? Apa dikunci mati, sekeras itu kah? Hingga cahaya kebenaran tidak dapat masuk. Kebanyakan hati mereka gersang. Kenapa? Setahu saya, belum ada satupun institusi pemerintahan di Surabaya yang mengalokasikan waktu khusus untuk pembenahan rohani, mental dan spiritual para stafnya. ESQ (emotinal spritual quotient) ini tidak pernah diasah sama sekali. Mungkin hanya beberapa menit dalam khutbah sholat Jumat, seminggu sekali, itupun bagi yang mengikutinya nggak telat & yang masih bisa mendengarkan speaker masjdinya, dan belum tentu juga isi ceramahnya berbobot. Bayangkan, sekian banyaknya anggaran APBD yang bisa mencapai triliunan rupiah per tahunnya, tak pernah sekalipun ada alokasi dana untuk pembenahan mental & spiritual para karyawannya.

Padahal, kalau dilihat, setiap adzan sholat, mereka juga pergi ke masjid, mereka juga sholat, tapi kenapa mereka masih memakan “uang panas”? Apakah sholat itu tidak berarti bagi mereka? Ataukah hanya sebagai penggugur kewajiban? Apakah tidak ada artinya ibadah yang mereka lakukan? Apa mereka tidak malu ketika sujud dihadapan Tuhan? Bahkan tidak jarang dari mereka yang sudah naik haji. Ckckckcck… aya nggak habis pikir, ibadah dengan uang “nggak bener”. Apa mereka sadar apa yang selama ini mereka nafkahkan ke keluarganya? Dipikir-pikir berapa lama juga saya tetep gak nemu jawabannya, hufth…

Memang tidak semua PNS seburuk itu, ada juga yang memang benar-benar bekerja, mengerjakan tugas-tugas super penting, yang tidak mau menerima uang panas. Juga masih ada orang-orang dengan prilaku baik, tapi menurut saya, semua prilakunya baik tuh, normal-normal aja, tidak ada semacam penyimpangan mencolok (yaaa,, emangnya cacat mental??). Tapi, kalau sudah bersarang di sistem yang sebobrok ini, orang yang awalnya baikpun, akan terseret arus kencangnya cepat/lambat. Satu-satunya jalan keluar adalah hengkang selamanya dari lingkaran setan ini.

Setiap yang dimakan, yang diminum dan harta yang dimiliki akan diminta pertanggungjawabannya. Di dapat dari mana, dengan cara bagaimana dan dipergunakan untuk apa, semua akan ditanya di akhirat kelak. Bila pekerjaan atau jabatan diperoleh dengan cara menggadaikan iman, bagaimana bisa dikatakan penghasilan yang didapatkan adalah harta yang halal. Keberkahan tak ubahnya mimpi belaka. Jangan berikan keluarga makanan dan minuman yang lezat, harta yang melimpah namun sesungguhnya bara neraka. Untuk apa karir cemerlang, pekerjaan mapan, jabatan tinggi bila diperoleh bukan karena kemampuan, kejujuran dan tanggung jawab, tetapi karena KORUPSI !!!

Jadi harta yang barokah itu sangat besar peranannya dalam mencapai kebahagiaan hidup seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah sebabnya maka Nabi Muhammad saw. pernah bersabda: “Mencari yang halal itu adalah kewajiban sesudah shalat fardlu”. Perhatikan beberapa petikan ayat berikut yang berhubungan dengan masalah ini.

“Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi yang halal dan yang baik. Dan janganlah kamu sekalian mengikuti jejak langkah dari Syaithan, karena sesungguhnya Syaithan itu adalah musuhmu yang nyata” (QS. Al-Baqarah 168).

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 188).

Saya membayangkan, andaikan semua masyarakat Indonesia tahu hal yang sebenarnya mengenai masalah korupsi berjama’ah ini, kira-kira apa yang akan mereka lakukan ya? Coba bayangkan saja (bayaning suatu kejadian yang waaaaaaaaaaaaah,, hahahahahhhhh).

Sebagai penutup, saya beri satu link Menghindari Harta Yang Haram. Sebagai referensi saja, karena postingan saya isinya syarat dengan emosi, semoga link tersebut bisa menetralkan, atau setidaknya dapat memberi dalil yang lebih komprehensif. Hehe…

Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa membawa ketaatan dalam sholat ke dalam perilaku kehidupan sehari-hari, dan semoga kita dijauhkan dari memakan harta yang haram, Amiiin.. Huallah hu’alam bis showab…